MUARA TEWEH, NK.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang I-2025, dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 oleh Pemkab setempat, di gedung dewan, Kamis (20/11/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua II Hj. Henny Rosgiaty Rusli dan dihadiri anggota DPRD, Bupati H. Shalahuddin, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Agama, para staf ahli bupati, asisten sekda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Sebelum dilakukan penyampaian RAPBD 2026 oleh bupati, Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini meminta kepada Plt Sekretaris Dewan untuk melaporkan kehadiran anggota dewan yang mengikuti rapat peripurna tersebut.
Berdasarkan laporan bahwa anggota yang mengahadiri Rapat Paripurna I Masa Sidang I-2025 sebanyak 20 orang anggota, empat tidak hadir dan satu anggota izin mengikuti kegiatan di Palangka Raya.
Mery berharap setelah rapat paripurna ini seluruh fraksi di dewan bersiap-siap menyampaikan pendapat fraksi terhadap RAPBD 2026 sebelum dilakukan pembahasan selanjutnya.
Sebelumnya Bupati Barito Utara H. Shalahuddin mengatakan, RAPBD 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, RKPD 2026 serta telah disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. APBD tersebut diharapkan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Barito Utara.
Berikut struktur RAPBD 2026
Pendapatan Daerah: Rp3.138.738.468.565, terdiri dari:
PAD: Rp154.150.161.864
Transfer Pusat: Rp2.974.368.217.049
Transfer Antar Daerah: Rp10.220.089.652
Belanja Daerah: Rp3.256.441.161.136, terdiri dari:
Belanja Operasi: Rp1.467.714.167.848
Belanja Modal: Rp1.382.004.945.628
Belanja Tidak Terduga: Rp5.748.496.660
Belanja Transfer: Rp400.973.551.000
Dengan struktur tersebut, Barito Utara mengalami defisit anggaran Rp 117.702.692.571 atau 3,75% dari total belanja daerah. Bupati juga menjelaskan bahwa pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
Shalahuddin berharap RAPBD dapat disahkan tepat waktu dan berjalan efektif. APBD bukan sekadar rangkaian angka, tetapi merupakan instrumen kebijakan yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dukungan penuh DPRD dalam pembahasan rancangan APBD ini, sehingga dapat disahkan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya. rey
Komentar