Beranda » Parlemen » DPRD Barito Utara » Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Dukung Penyelesaian Batas Mea-Tongka secara Musyawarah

Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Dukung Penyelesaian Batas Mea-Tongka secara Musyawarah

Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj. Henny Rosgiaty Rusli bersama Bupati H. Shalahuddin dan Sekda Muhlis dalam rakor penyelesaian batas Desa Mea-Tongka di Aula Setda, Senin (14/9/2026). (foto:istimewa)

MUARA TEWEH, NK.com – Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj. Henny Rosgiaty Rusli menegaskan DPRD mendukung penuh upaya Bupati H. Shalahuddin dalam menyelesaikan persoalan batas Desa Mea dan Desa Tongka secara objektif dan tidak menimbulkan konflik.

Hal itu disampaikan Henny usai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Batas Daerah di Aula Setda Barito Utara lantai I, Senin (14/9/2026) kemarin

Menurut Henny, DPRD melihat persoalan batas desa bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan keharmonisan warga di akar rumput.

Bupati Shalahuddin: Penyelesaian Batas Desa Mea-Tongka Harus Objektif, Jangan Timbulkan Konflik Baru

“Kami di DPRD sangat mendukung langkah Bupati yang mengedepankan kehati-hatian dan transparansi. Jangan sampai batas ini menjadi sumber perpecahan. Mea dan Tongka itu bersaudara, harus diselesaikan dengan musyawarah,” ujar Henny.

Ia juga meminta Tim Batas Daerah benar-benar membuka semua dokumen, baik aspek historis, yuridis, maupun kondisi geografis di lapangan. DPRD, kata dia, siap mengawal proses verifikasi agar hasilnya adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan ada keputusan tergesa-gesa. Semua data harus diinventarisasi, kalau perlu turun bersama ke lapangan. Biar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” tegas politisi yang akrab disapa Hj. Henny itu.

Bupati Shalahuddin Genjot Pembenahan Tiara Batara dan Infrastruktur, Targetkan Air Bersih Tuntas 2027

Henny menambahkan, DPRD akan terus mendorong agar penyelesaian batas ini tidak berlarut-larut. Kepastian batas penting agar pembangunan di dua desa bisa berjalan tanpa tumpang tindih kewenangan.

“Kami harap rakor ini jadi pintu masuk untuk kesepakatan bersama. DPRD siap jadi jembatan komunikasi antara Pemda dan masyarakat, agar tujuan akhirnya tetap menjaga keharmonisan dan tata kelola pemerintahan yang baik di Barito Utara,” katanya. rey

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *