MUARA TEWEH, NK.com – Pemkab Barito Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan pemanfaatan hutan, Senin (7/9/2026).
Rakor nasional yang digelar melalui video conference dan dipimpin Menko Polkam RI itu, untuk Barito Utara berlangsung di Ruang Rapat A Setda dan dipimpin langsung Bupati H. Shalahuddin didampingi Asisten III Hj. Annisa Cahyawati.
Bupati menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan semua pihak, tidak hanya pemerintah dan aparat, tetapi juga perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Utara.
“Perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan memiliki peran penting dalam pencegahan dini, terutama di wilayah konsesi masing-masing,” kata Shalahuddin.
Ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi agar pencegahan dilakukan sedini mungkin. “Apabila ada titik api dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran luas,” ujarnya.
Bupati juga meminta seluruh unsur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan ancaman karhutla. Perangkat daerah, TNI, Polri, perusahaan dan pemangku kepentingan diminta mempercepat komunikasi dan respons jika terjadi kebakaran.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Kapolres Barito Utara, Dandim 1013/Muara Teweh, Kajari, kepala perangkat daerah, Kepala ATR/BPN, serta pimpinan perusahaan.
Sejumlah perusahaan yang diundang antara lain PT Alam Lestari Indah, PT Antang Ganda Utama, PT Sawit Sumber Rejo, PT Berjaya Agro Kalimantan, PT Satria Abdi Lestari, PT Bangun Batara Berjaya, PT Mitra Barito Gemilang, PT Karya Barito Gemilang, PT Barito Palm Oil, PT Perkasa Sawit Permai, dan PT Multipersada Gatramegah.
Shalahuddin berharap melalui rakor ini seluruh pihak memiliki komitmen sama untuk mencegah dan menangani karhutla, sehingga dampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. rey
Komentar