MUARA TEWEH, NK.com – Fraksi Aspirasi Rakyat (AR) DPRD Barito Utara meminta agar pelaksanaan APBD Tahun 2025 lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi AR Hasrat dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Barito Utara dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Selasa (14/7/2026).
Fraksi AR menerima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Dalam penyampaiannya, Hasrat mengapresiasi Pemkab Barito Utara yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Capaian ini menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Namun WTP bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hasrat.
Fraksi AR menilai hubungan DPRD dan pemerintah daerah harus dibangun sebagai kemitraan untuk mewujudkan pembangunan daerah.
Di sisi pendapatan, fraksi mengapresiasi realisasi pendapatan yang melampaui target. Namun Pemkab diminta terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset produktif, peningkatan pelayanan pajak dan retribusi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Fraksi juga menyoroti efektivitas belanja daerah yang perlu ditingkatkan melalui perbaikan perencanaan, sinkronisasi antarperangkat daerah, dan percepatan pelaksanaan program.
Terkait SiLPA 2025, Fraksi AR meminta pemerintah memberikan penjelasan komprehensif sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pengelolaan APBD ke depan.
Di bidang pembangunan, fraksi berharap belanja modal diprioritaskan untuk jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, dan infrastruktur ekonomi masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan manfaat jangka panjang. rey
Komentar