MUARA TEWEH, NK.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggandeng BPKP Kalteng untuk memperkuat evaluasi program penurunan angka kemiskinan.
Hal itu dibahas dalam entry meeting bersama BPKP Perwakilan Kalteng di Aula C Setda Barito Utara, Selasa (13/10/2026).
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Asisten II Setda Barut Bahrum F. Girsang menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya jadi angka laporan.
“Penurunan kantong kemiskinan harus berupa perubahan nyata di masyarakat. Baik peningkatan pendapatan keluarga, terbukanya lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, hingga infrastruktur dasar di wilayah tertinggal,” tegasnya.
Menurut Bupati, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu OPD. Setiap perangkat daerah harus selaras dan berperan sesuai tupoksinya.
Ia juga meminta data kemiskinan, alokasi anggaran, penerima manfaat, dan kondisi fasilitas umum seperti jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan dan sanitasi harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap Kepala OPD diminta mampu menjelaskan kontribusi nyata instansinya. Program yang tidak tepat sasaran harus diperbaiki, yang tumpang tindih diselaraskan, dan kebutuhan yang belum tertangani segera diidentifikasi.
Melalui entry meeting ini, Pemkab Barut berharap perencanaan dan penganggaran semakin berkualitas, evaluasi pelaksanaan program lebih kuat, dan setiap kebijakan memberi manfaat optimal bagi warga.
“Dengan koordinasi baik, data valid dan program tepat sasaran, kita bisa percepat penurunan kemiskinan dan wujudkan kesejahteraan merata,” pungkas Bahrum membacakan amanat Bupati. rey
Komentar