MUARA TEWEH, NK.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara menyoroti masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP H. Suparjan Efendi saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Barito Utara TA 2027 di gedung dewan, Selasa (29/9/2026).
Suparjan mengatakan Fraksi PDIP mengapresiasi Bupati beserta jajaran atas penyampaian Raperda APBD 2027 sebagai penjabaran RKPD 2027 serta KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
Menurutnya, besarnya anggaran tidak akan berarti banyak apabila tidak berujung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Penyusunan APBD 2027 harus diarahkan pada program yang hasilnya jelas dan dapat dirasakan masyarakat, serta menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga meminta pemerintah memperhatikan kesiapsiagaan bencana yang diprediksi masih terjadi. Selain itu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan SDM, serta upaya menekan kemiskinan dan stunting harus menjadi perhatian dalam APBD 2027.
Salah satu perhatian utama adalah ketergantungan APBD terhadap pusat. Suparjan menilai kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama karena kemandirian fiskal daerah masih perlu dioptimalkan.
“Strategi apa yang akan dilakukan Pemda dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer?” tanyanya.
Fraksi PDIP meminta pemda menjelaskan strategi peningkatan kemandirian fiskal berkelanjutan agar kemampuan membiayai pembangunan dan pelayanan tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Selain fiskal, Fraksi PDIP juga mempertanyakan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Seluruh program harus didukung data akurat dan terpadu agar bantuan maupun intervensi tidak salah sasaran atau tumpang tindih.
Fraksi PDIP juga meminta penjelasan fleksibilitas alokasi belanja dalam RAPBD 2027, khususnya apabila ada program yang dinilai tidak sesuai tema pembangunan, apakah masih dapat dilakukan perubahan atau pergeseran dalam pembahasan.
Di sisi lain, Fraksi PDIP menyoroti keseimbangan belanja pegawai, pelayanan publik dan pembangunan.
“Kami meminta penjelasan strategi menjaga proporsi belanja agar peningkatan kebutuhan belanja pegawai tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Termasuk proyeksi kebutuhan anggaran untuk PPPK dan PPPK paruh waktu dalam beberapa tahun ke depan.
Fraksi PDIP berharap seluruh catatan tersebut dapat dijelaskan pemda dalam pembahasan Raperda APBD 2027 sehingga APBD yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. rey
Komentar