Beranda » Parlemen » DPRD Barito Utara » Pendapatan naik Rp3,64 T, F-KIR DPRD Barito Utara Minta Belanja Optimal

Pendapatan naik Rp3,64 T, F-KIR DPRD Barito Utara Minta Belanja Optimal

Juru bicara Fraksi Karya Indonesia Raya DPRD Barito Utara H. Tajeri saat menyerahkan pemandangan umum fraksi kepada ketua dewan pada paripurna, Selasa (14/7/2026). (foto:istimewa)

MUARA TEWEH, NK.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Barito Utara meminta pemerintah daerah mengoptimalkan belanja daerah di tahun anggaran mendatang. Dorongan itu disampaikan setelah realisasi pendapatan 2025 tercatat naik menjadi Rp3,64 triliun.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi KIR H. Tajeri dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Barito Utara dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Selasa (14/7/2026).

Fraksi KIR menerima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Dalam pemandangan umumnya, H. Tajeri mengapresiasi Pemkab Barito Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Wabup Felix Buka Latsar TAGANA 2026: Relawan Harus Siap dan Profesional

“Fraksi Karya Indonesia Raya mengapresiasi kinerja Pemkab atas capaian opini WTP. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujar H. Tajeri.

Fraksi KIR juga memberikan penghargaan atas meningkatnya realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3.648.760.617.519,24. Capaian itu dinilai sebagai hasil kerja keras pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Namun di sisi belanja, Fraksi KIR menilai realisasi masih perlu terus ditingkatkan agar anggaran yang telah disiapkan benar-benar memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Patih Herman: Juara Umum MTQH Hasil Kerja Keras dan Kebersamaan

Fraksi KIR juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp2.011.503.835.293,64. Menurut H. Tajeri, dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai program pembangunan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Mengakhiri penyampaian, Fraksi KIR meminta seluruh saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah segera ditindaklanjuti dengan baik dan benar. rey

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *