MUARA TEWEH, NK.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara mendorong pemerintah daerah memperkuat pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik hingga ke seluruh wilayah.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan H. Suparjan Efendi dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Barito Utara dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Selasa (14/7/2026).
Fraksi PDI Perjuangan menerima Raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Fraksi juga mengapresiasi Pemkab Barito Utara atas penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang dinilai telah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Selain itu, fraksi memberikan penghargaan kepada Pemkab yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali secara berturut-turut dari BPK RI.
“Prestasi tersebut patut diapresiasi. Namun kami berharap capaian itu bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar H. Suparjan Efendi.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk program prioritas, serta evaluasi terhadap perangkat daerah yang masih rendah penyerapan anggarannya.
Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen utama peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkualitas dan berkeadilan.
Dalam bidang pembangunan, fraksi meminta Pemkab memperkuat ketahanan pangan, mempercepat penyelesaian revisi RTRWK, mengendalikan inflasi, memberi perlindungan kepada kelompok rentan dan pelaku UMKM, serta mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
Fraksi juga meminta penegakan konsisten terhadap Perda penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan kios yang mengganggu ketertiban lalu lintas di kawasan perkotaan. rey
Komentar