MUARA TEWEH, NK.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan infrastruktur desa.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Patih Herman AB pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Barito Utara dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Selasa (14/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemkab Barito Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
“Kami mengapresiasi keberhasilan Pemkab mempertahankan opini WTP ke-11 dan meningkatnya realisasi pendapatan daerah,” ujar Patih Herman.
Meski begitu, Fraksi Demokrat menilai masih ada potensi kebocoran pendapatan yang harus segera dibenahi. Pemerintah daerah didorong menyusun strategi lebih optimal dalam menggali dan meningkatkan PAD.
Fraksi Demokrat juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 yang mencapai sekitar Rp2,11 triliun. Menurutnya, pemanfaatan anggaran tersebut perlu difokuskan pada program yang langsung dirasakan masyarakat.
Beberapa prioritas yang diusulkan antara lain percepatan pembangunan jalan dan jembatan penghubung di kecamatan dan desa, peningkatan sarana prasarana puskesmas, perbaikan gedung sekolah, serta pemberian beasiswa untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Semua itu penting untuk memperlancar akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian masyarakat,” katanya.
Di akhir penyampaian, Patih Herman AB menegaskan Fraksi Partai Demokrat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. rey
Komentar