MUARA TEWEH, NK.com – Ketua Fraksi PDIP DPRD Barito Utara H. Taufik Nugraha mendesak Pemkab percepat penyelesaian perizinan dan status kawasan. Ia menilai administrasi berlarut menghambat pembangunan dan investasi, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat.
Desakan itu disampaikan Taufik saat RDP bersama Pemkab dan pihak terkait soal WPR di gedung DPRD, Senin (22/6/2026) lalu
“Kami tidak ingin pembangunan terhambat hanya karena perizinan berlarut. Proses yang diperlukan segera ditindaklanjuti,” kata Taufik.
Ia mengungkap sejumlah kawasan yang sudah dipakai untuk fasilitas pemerintahan masih berstatus hutan produksi. “Jangan sampai program pembangunan terkendala karena status kawasan belum jelas,” ujarnya.
Taufik menegaskan F-PDIP siap kawal aspirasi ke pusat. “Akan kita jadwalkan bersama masyarakat dan pihak terkait untuk sampaikan langsung ke kementerian dan Komisi XII DPR RI,” tegasnya.
Menurut dia, pemerintah pusat perlu tahu kondisi daerah soal status kawasan. Ia minta koordinasi Pemkab, DPRD, Pemprov, dan pusat diperkuat. “Agar hambatan selesai, pembangunan lancar, masyarakat dapat manfaat,” pungkas Taufik. rey
Komentar