MUARA TEWEH, NK.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Rayadi mengatakan, tantangan terbesar kebangsaan di daerah ini dalam lima tahun ke depan terletak pada pengelolaan dinamika sosial di desa.
Pemicunya, lanjut Rayadi, adalah dampak pemilihan kepala desa serentak yang menyebabkan terjadinya polarisasi dan keterbelahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menjawab tantangan tersebut melalui arah kebijakan pembangunan yang berlandaskan nilai keadilan dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.
Seluruh sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga pemanfaatan sumber daya alam, di arahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.
“Prinsip adil dan berkeadilan bukan hanya slogan, tetapi menjadi ruh dalam setiap kebijakan pembangunan daerah untuk menjaga persatuan dan kerukunan,” kata Rayadi, Selasa (16/12/2025), di Muara Teweh.
Ia menambahkan, pembumian nilai-nilai Pancasila saat ini lebih diutamakan melalui praktik nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Oleh sebab itu, tambahnya, setiap regulasi harus tidak hanya sesuai dengan Pancasila, tetapi juga mencerminkan pengamalan nilai-nilainya dalam proses dan pelaksanaannya di lapangan, termasuk di tingkat desa.
Rayadi mengapresiasi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai mampu memberikan keteladanan kebangsaan melalui kedisiplinan aparatur, kerja kolaboratif, serta semangat gotong royong yang terus dibangun dalam birokrasi dan masyarakat.
Melalui program unggulan desa mandiri, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kelembagaan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pemulihan sosial pasca kontestasi politik desa.
“Desa merupakan fondasi persatuan bangsa. Ketika desa kuat, adil, dan rukun, maka ketahanan kebangsaan daerah akan semakin kokoh,” ungkapnya. rey
Komentar