MUARA TEWEH, NK.com – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin mengatakan dua pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera dibenahi oleh pemerintahannya.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Barito Utara, di Balai Antang, Muara Teweh, Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan, dua PR yang segera dibenahi adalah turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan rendahnya nilai MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention), sistem pengawasan dan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk mengatasi hal ini, saya berencana membawa sejumlah OPD terkait seperti Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset ke Palangka Raya untuk menemui Kepala BPK RI. Kami akan meminta pendampingan agar opini daerah dapat kembali memperoleh predikat WTP,” ujar Bupati Shalahuddin.
Sedangkan terkait rendahnya nilai MCSP, lanjutnya, saat ini Barito Utara berada pada angka 34, meski sedikit meningkat dari 32 pada tahun sebelumnya, namun capaian tersebut masih jauh di bawah rata-rata provinsi yang sudah mencapai 63.
Menurut Bupati, rendahnya nilai MCSP menunjukkan masih besarnya potensi penyimpangan serta lemahnya tata kelola administrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kita harus belajar dari pengalaman pemerintah provinsi yang mampu meningkatkan nilai MCSP secara signifikan dalam waktu singkat. Ini menjadi langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Shalahuddin juga mengajak seluruh camat dan jajaran perangkat daerah untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kedisiplinan administrasi, serta mempercepat upaya perbaikan sistem agar ke depan Barito Utara dapat meraih kembali kepercayaan publik dan lembaga pengawas. rey
Komentar